Kelembagaan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, maka kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri dari :

  1. GUDANG SRG, yaitu semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Gudang dalam SRG adalah Gudang yang memperoleh Persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) sebagai Gudang SRG.

  2. PENGELOLA GUDANG SRG, yaitu pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memperoleh Persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) sebagai Pengelola Gudang SRG.

  3. LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) SRG, yaitu lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. LPK dalam SRG terdiri dari 3 jenis yaitu LPK Penguji Mutu Barang, LPK Sistem Manajemen Mutu dan LPK Inspeksi Gudang.

  4. PUSAT REGISTRASI (PUSREG) RESI GUDANG, yaitu badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.